Seram Bagian Barat, Zonamaluku – Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpijak pada prinsip profesionalisme dan meritokrasi. Desakan ini disampaikan langsung oleh Wandri Makasar kepada Bupati Seram Bagian Barat, Asri Amran, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.

Wandri menegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi yang telah menyerap anggaran daerah seharusnya menjadi landasan utama dalam penempatan pejabat. Namun dalam praktiknya, hasil uji tersebut dinilai diabaikan, sehingga memunculkan indikasi pemborosan anggaran sekaligus melemahkan sistem merit dalam birokrasi.

“Ketika uji kompetensi tidak dijadikan acuan, maka bukan hanya anggaran yang terbuang sia-sia, tetapi juga membuka ruang bagi praktik penempatan jabatan yang tidak berbasis kapasitas,” tegasnya.

Ia juga mengkritisi inkonsistensi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perizinan terpadu, dan administrasi kependudukan. Menurutnya, OPD dengan catatan kinerja lemah justru tidak tersentuh evaluasi melalui rotasi jabatan.

“Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengambilan kebijakan. Sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat justru dibiarkan stagnan tanpa pembenahan serius,” ujarnya.

Sorotan paling keras diarahkan pada Dinas Kesehatan. Wandri mengungkap adanya kegagalan dalam penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik yang nilainya mencapai miliaran rupiah akibat tidak tercapainya target program. Selain itu, ia juga menyinggung dugaan penyalahgunaan anggaran BPJS yang dinilai harus segera diaudit secara transparan.

“Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. Jika benar terjadi penyimpangan, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” tegasnya.

Di sisi lain, mutasi pada OPD strategis seperti pekerjaan umum, keuangan daerah, dan pertanian dinilai sarat tanda tanya. Wandri menilai pemerintah daerah perlu membuka dasar pertimbangan kebijakan tersebut kepada publik guna menghindari spekulasi negatif.

Lebih lanjut, ia juga mengkritisi rencana pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dinilai berpotensi melemahkan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus didasarkan pada kondisi fiskal yang objektif, bukan sekadar keputusan administratif.

“TPP adalah instrumen motivasi kerja ASN. Jika dipangkas tanpa kajian yang transparan, maka dampaknya akan langsung terasa pada kualitas pelayanan publik,” katanya.

Tak hanya itu, Wandri turut menyoroti rencana pengalihan anggaran ke sejumlah kegiatan seperti pokok-pokok pikiran DPRD, reses, dan proyek fisik. Ia mengingatkan agar setiap kebijakan anggaran dilakukan secara terbuka dan akuntabel guna mencegah munculnya kecurigaan publik.

Dalam aspek kelembagaan, ia juga menilai peran organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) perlu dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai mitra pemerintah, bukan pelaksana teknis program OPD.

“Harus ada batas yang tegas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan potensi penyimpangan anggaran,” ujarnya.

Selain itu, sistem penilaian kinerja ASN turut menjadi sorotan. Wandri menilai mekanisme yang tidak objektif berpotensi menghambat ASN berprestasi serta merusak iklim profesionalisme birokrasi.

“Jika sistem penilaian tidak adil, maka yang tumbuh bukan profesionalisme, melainkan pragmatisme birokrasi,” kritiknya.

Atas berbagai persoalan tersebut, AMM SBB secara tegas mendesak Bupati Seram Bagian Barat untuk tidak sekadar melakukan rotasi administratif, melainkan membenahi secara fundamental tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai kritik yang disampaikan.(ZM)