Dok Pribadi

BPK Bongkar Skandal Rp18,27 Miliar di Pemkot Ambon, KOMPAK Siap Kepung Kejati dan Balai Kota

22

19/11/26, AMBON, MALUKU —Presidium Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KOMPAK Maluku), Yahyah Nurcholish, menyoroti serius sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2025. Temuan tersebut mencakup persoalan pertanggungjawaban belanja hibah Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) serta penggunaan dana yang seharusnya tersedia dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), tetapi justru digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintah daerah.

Berdasarkan dokumen pemeriksaan BPK yang menjadi perhatian KOMPAK Maluku, dua persoalan tersebut memiliki nilai sekitar Rp18.269.608.591,40 (delapan belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah empat puluh sen).

Menurut Yahyah Nurcholish, temuan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif biasa. Pengelolaan keuangan daerah menyangkut uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Presidium KOMPAK Maluku, Yahyah Nurcholish, menyoroti hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan belanja hibah Bagian Kesra Sekretariat Kota Ambon. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK menemukan enam penerima hibah senilai Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang tidak didukung Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dapat ditunjukkan kepada pemeriksa.

Selain itu, terdapat 15 penerima hibah dengan nilai mencapai Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) yang tidak didukung proposal atau usulan tertulis yang dapat ditunjukkan dalam pemeriksaan.

Dengan demikian, nilai hibah yang menjadi sorotan terkait ketiadaan dokumen NPHD dan proposal mencapai Rp4.330.000.000 (empat miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Tidak berhenti di situ, BPK juga menyoroti pertanggungjawaban hibah kepada 171 penerima dengan total nilai Rp9.282.500.000 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang belum didukung laporan pertanggungjawaban (LPJ) sebagaimana dipersyaratkan dalam pemeriksaan.

Yahyah Nurcholish mempertanyakan bagaimana pemerintah daerah dapat memastikan bahwa dana hibah benar-benar digunakan sesuai peruntukannya apabila dokumen dasar pemberian hibah dan laporan pertanggungjawabannya belum dapat ditunjukkan secara memadai.

Menurutnya, Pemerintah Kota Ambon harus membuka secara transparan proses pengusulan, verifikasi, penetapan penerima, pencairan, hingga pengawasan penggunaan dana hibah tersebut.

Presidium KOMPAK Maluku secara khusus meminta Kepala BPKAD Kota Ambon, Jacob Silanno, S.E., M.Si., memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan keuangan, proses verifikasi kelengkapan dokumen pencairan, serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.

Yahyah juga meminta pemerintah kota menjelaskan langkah penagihan LPJ, evaluasi terhadap penerima hibah, serta tindakan administratif yang telah dilakukan.

Perlu ditegaskan bahwa nilai Rp9,28 miliar merupakan kelompok temuan pertanggungjawaban hibah dan tidak otomatis dijumlahkan kembali dengan Rp4,33 miliar karena terdapat kemungkinan keterkaitan penerima maupun nilai di antara kelompok temuan tersebut.

Presidium KOMPAK Maluku, Yahyah Nurcholish, juga menyoroti persoalan penggunaan dana yang seharusnya tersedia dalam Rekening Kas Umum Daerah untuk membiayai kebutuhan operasional Pemerintah Kota Ambon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, per 31 Desember 2025 terdapat saldo dana yang seharusnya tersedia dalam rekening kas daerah sebesar Rp14.057.477.236,40 (empat belas miliar lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah empat puluh sen).

Dana tersebut terdiri atas sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya, serta Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD.

Namun, dalam Neraca Kas Daerah per 31 Desember 2025, saldo kas daerah yang tercatat hanya sebesar Rp117.868.645,00.

BPK mengungkap selisih sebesar Rp13.939.608.591,40 (tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah empat puluh sen) yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintah daerah.

Dalam pemeriksaan pada 4 Mei 2026, Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi karena target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai dan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) lebih rendah dari yang direncanakan.

Menanggapi kondisi tersebut, Yahyah Nurcholish menegaskan bahwa alasan tidak tercapainya target PAD dan rendahnya penerimaan DBH tidak boleh serta-merta dijadikan pembenaran untuk mengabaikan tata kelola dana yang memiliki peruntukan tertentu.

Presidium KOMPAK Maluku meminta Pemerintah Kota Ambon menjelaskan dasar penggunaan dana tersebut, mekanisme persetujuan, pihak yang mengambil keputusan, serta langkah pemulihan atau penyelesaian kewajiban atas dana yang digunakan.

Yahyah juga menyoroti bahwa BPK menemukan Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) belum menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas secara komprehensif. Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana yang memiliki peruntukan tertentu juga dinilai belum memadai.

Menurut Yahyah, temuan tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut fungsi pengelolaan kas daerah dan tanggung jawab pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Presidium KOMPAK Maluku, Yahyah Nurcholish, secara tegas mendesak Kepala BPKAD Kota Ambon, *Jacob Silanno, S.E., M.Si.,* memberikan penjelasan terbuka mengenai persoalan hibah dan pengelolaan kas daerah, khususnya terkait verifikasi dokumen hibah, pengendalian pencairan anggaran, pengelolaan kas daerah, serta tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

Yahyah juga mendesak aparat penegak hukum melakukan pendalaman terhadap peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengelolaan serta penggunaan dana tersebut.

Selain itu, Presidium KOMPAK Maluku turut meminta perhatian Sekretaris Kota Ambon saat ini, Roberd Sapulette, S.T., M.T., agar memastikan adanya evaluasi menyeluruh, tindak lanjut konkret, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait penyelesaian temuan BPK.

Yahyah Nurcholish menegaskan bahwa pencantuman nama Sekkot Roberd Sapulette bukan merupakan tuduhan bahwa yang bersangkutan terlibat langsung dalam temuan Tahun Anggaran 2025. Namun, sebagai pimpinan administrasi pemerintahan daerah saat ini, Sekkot patut dimintai penjelasan mengenai langkah pengawasan dan tindak lanjut yang dilakukan pemerintah kota.

Presidium KOMPAK Maluku, Yahyah Nurcholish, mengingatkan bahwa apabila dalam pendalaman ditemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi ketentuan yang ditelaah.

Demikian pula Pasal 3 UU Tipikor dapat diterapkan apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang memenuhi unsur pidana dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Yahyah menegaskan bahwa ketidaklengkapan dokumen maupun temuan pemeriksaan BPK tidak otomatis membuktikan tindak pidana korupsi. Unsur pidana, kerugian negara, perbuatan, serta pihak yang bertanggung jawab harus dibuktikan melalui proses hukum oleh aparat penegak hukum.

Sebagai bentuk keseriusan mengawal persoalan ini, Presidium KOMPAK Maluku, Yahyah Nurcholish, menyatakan bahwa KOMPAK Maluku akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku dan Balai Kota Ambon.

Dalam aksi tersebut, KOMPAK Maluku akan menyampaikan sejumlah tuntutan:

1. Mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku melakukan telaah dan pendalaman terhadap temuan BPK terkait pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2025.
2. Mendesak pemeriksaan terhadap Jacob Silanno, S.E., M.Si., selaku Kepala BPKAD Kota Ambon terkait kewenangan dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan hibah serta kas daerah.
3. Mendesak penelusuran aliran dana sebesar Rp13.939.608.591,40 yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintah daerah.
4. Mendesak penelusuran proses pencairan hibah senilai Rp4.330.000.000 yang tidak didukung dokumen NPHD dan proposal yang dapat ditunjukkan kepada pemeriksa.
5. Mendesak Pemerintah Kota Ambon melalui Sekkot Roberd Sapulette membuka penjelasan kepada publik mengenai langkah konkret penyelesaian dan tindak lanjut temuan BPK.
6. Mendesak pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi BPK serta memastikan pemulihan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai ketentuan hukum.

Yahyah Nurcholish selaku Presidium KOMPAK Maluku menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan uang rakyat.

“Uang daerah bukan milik pribadi pejabat. Itu uang rakyat yang harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan BPK sebesar Rp18,27 miliar ini tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan pemeriksaan. Kami akan turun melakukan aksi demonstrasi di Kejaksaan Tinggi Maluku dan Balai Kota Ambon. Kami mendesak Jacob Silanno diperiksa sesuai kewenangannya dan Sekkot Roberd Sapulette membuka penjelasan kepada publik. Kami ingin ada tindakan nyata, bukan sekadar janji penyelesaian,” tegas Yahyah Nurcholish.

Presidium KOMPAK Maluku tersebut memastikan bahwa pihaknya akan mengawal persoalan ini sampai terdapat kejelasan pertanggungjawaban, keterbukaan pemerintah daerah, dan tindak lanjut dari aparat penegak hukum.