-
Discover
-
Spotlight
- Jelajahi Orang
Zona Maluku 2026
MASOHI, Zona_maluku – Buruknya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, kembali menuai sorotan publik. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walang Keadilan Maluku (WKM) mendesak Ketua DPRD Maluku Tengah dan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) segera mengevaluasi posisi Musriadin Labahawa sebagai Ketua Komisi IV DPRD Maluku Tengah.
Desakan tersebut disampaikan Sekretaris Yayasan LBH Walang Keadilan Maluku, Rais Mahu, menyusul berulangnya persoalan pelayanan dan ketersediaan fasilitas medis di RSUD Masohi yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian konkret.
Menurut Mahu, persoalan buruknya pelayanan rumah sakit tidak semestinya hanya dibebankan kepada Direktur RSUD Masohi. Sebab, Komisi IV DPRD Maluku Tengah sebagai mitra kerja sektor kesehatan juga memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.
Ia menilai, berbagai agenda inspeksi mendadak (sidak) dan rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi IV selama ini belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam menyelesaikan persoalan mendasar di rumah sakit tersebut.
Mahu menyoroti sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian dalam pengawasan Komisi IV DPRD Maluku Tengah terhadap RSUD Masohi.
Di antaranya, persoalan ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, pelayanan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan, serta tata kelola dan kondisi sarana pendukung rumah sakit.
Dalam sejumlah keluhan yang disampaikan masyarakat, pasien peserta BPJS disebut masih harus membeli sendiri obat-obatan maupun kebutuhan medis tertentu di apotek luar karena tidak tersedianya stok di rumah sakit.
Selain itu, persoalan manajemen internal, ketersediaan fasilitas medis, hingga kebutuhan operasional pelayanan kesehatan juga dinilai belum tertangani secara maksimal.
Menurut Mahu, persoalan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi Komisi IV, bukan sekadar agenda pengawasan yang berulang tanpa penyelesaian nyata.
Sorotan terhadap RSUD Masohi semakin menguat setelah sejumlah insiden pelayanan kesehatan menjadi perbincangan masyarakat pada November 2026.
Salah satu peristiwa yang menyita perhatian publik adalah meninggalnya seorang warga asal Negeri Sepa saat menjalani penanganan medis di RSUD Masohi. Peristiwa tersebut memunculkan berbagai pertanyaan masyarakat mengenai kesiapan fasilitas, kecepatan pelayanan, dan kualitas penanganan pasien dalam kondisi darurat.
Selain itu, beredar pula keluhan keluarga pasien korban luka berat akibat pembacokan yang mengaku harus membeli sendiri benang jahit luka dan obat-obatan di apotek luar karena kebutuhan tersebut tidak tersedia di rumah sakit.
Persoalan lain yang turut disorot adalah informasi mengenai keterbatasan stok gas anestesi atau gas bius untuk kebutuhan operasi serta minimnya sejumlah kebutuhan medis dasar lainnya.
Rentetan keluhan tersebut semakin memperkuat tuntutan masyarakat agar manajemen RSUD Masohi dan pihak-pihak yang memiliki fungsi pengawasan segera melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Mahu menilai, kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan karena menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan manusiawi.
Mahu menegaskan bahwa Direktur RSUD Masohi memang harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional rumah sakit. Namun, tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan kewajiban Komisi IV DPRD Maluku Tengah untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.
Sebagai mitra kerja sektor kesehatan, Komisi IV memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan anggaran, mengevaluasi kinerja pelayanan publik, serta memastikan berbagai persoalan kesehatan yang menjadi keluhan masyarakat mendapatkan perhatian serius.
" Menyalahkan Direktur RSUD Masohi saja itu tidak bijak. Rantai kerja dan pengawasan di Komisi IV DPRD Maluku Tengah itu sendiri memang sudah amburadul. Berulang kali sidak, berulang kali RDP, tetapi masalahnya tetap sama hingga akhirnya muncul tragedi meninggalnya warga Sepa," tegas Rais Mahu.
Ia mempertanyakan sejauh mana efektivitas pengawasan Komisi IV apabila persoalan ketersediaan obat, alat kesehatan, dan kebutuhan medis lainnya terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
Menurutnya, jabatan pimpinan komisi bukan sekadar posisi politik, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Terkait tuntutan evaluasi terhadap Musriadin Labahawa, Mahu menilai bahwa pergantian Ketua Komisi IV harus dilakukan melalui mekanisme kelembagaan dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tata tertib DPRD yang berlaku.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD sebagai landasan pengaturan kelembagaan dan alat kelengkapan DPRD.
Menurutnya, evaluasi dapat ditempuh melalui beberapa jalur, antara lain:
Jalur partai politik dan fraksi. Pimpinan PKS dapat melakukan evaluasi terhadap kader yang ditugaskan sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai mekanisme internal partai dan ketentuan yang berlaku.
Jalur kelembagaan DPRD. Pimpinan DPRD bersama anggota komisi dapat melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Komisi IV sesuai tata tertib dan mekanisme pergantian pimpinan komisi.
Jalur etik. Masyarakat maupun lembaga bantuan hukum dapat menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik atau kewajiban anggota DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
Atas dasar itu, Mahu meminta pimpinan PKS Maluku Tengah agar tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut dan segera melakukan evaluasi terhadap Musriadin Labahawa dari jabatan Ketua Komisi IV.
Ia juga mendesak Ketua DPRD Maluku Tengah mengambil langkah kelembagaan untuk memastikan fungsi pengawasan terhadap sektor kesehatan berjalan sebagaimana mestinya.
Mahu menegaskan bahwa desakan evaluasi tersebut bukan semata-mata persoalan pergantian jabatan politik, melainkan bentuk keprihatinan terhadap kondisi pelayanan kesehatan masyarakat Maluku Tengah.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya terus menjadi korban dari lemahnya tata kelola dan pengawasan pelayanan kesehatan. Rumah sakit daerah harus menjadi tempat masyarakat memperoleh pertolongan medis, bukan justru menambah beban pasien dan keluarga yang sedang menghadapi kondisi darurat.
"Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban dari persoalan yang sebenarnya bisa dievaluasi dan dibenahi sejak awal. Fungsi pengawasan DPRD harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya terlihat melalui sidak dan RDP," tegasnya.
WKM berharap Ketua DPRD Maluku Tengah dan pimpinan PKS segera mengambil langkah nyata. Evaluasi terhadap kepemimpinan Komisi IV dinilai penting agar pengawasan sektor kesehatan berjalan lebih efektif dan pembenahan RSUD Masohi tidak lagi sebatas janji.
Bagi WKM, keselamatan pasien dan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak harus ditempatkan di atas kepentingan jabatan dan politik. (ZM-2)