Presidium Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK), Ryehan Ozhie Hehanussa

BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Rp154 Juta pada Dua OPD Kota Tual, AMAK Siap Lapor ke Aparat Penegak Hukum

93

TUAL, 17 NOVEMBER 2026 — Presidium Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK), Ryehan Ozhie Hehanussa, menyoroti serius temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku terkait kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Kesehatan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2025, ditemukan kelebihan pembayaran pada empat kontrak pekerjaan pembangunan dengan total mencapai Rp154.000.517,57 (seratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh belas rupiah lima puluh tujuh sen).

Temuan tersebut terdiri atas kelebihan pembayaran pada Dinas Kesehatan sebesar Rp77.026.299,52 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp76.974.218,05.

Persoalan ini semakin menjadi perhatian karena dari total kelebihan pembayaran tersebut, BPK mencatat baru Rp27.019.600,45 yang telah disetorkan ke kas daerah. Dengan demikian, masih terdapat Rp126.980.917,12 yang belum tercatat disetorkan atau diselesaikan melalui mekanisme tindak lanjut sebagaimana dijelaskan dalam laporan pemeriksaan.

Presidium AMAK, Ryehan Ozhie Hehanussa, menilai temuan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif biasa. Sebab, kekurangan volume pekerjaan yang berujung pada kelebihan pembayaran memperlihatkan adanya persoalan serius dalam pengendalian kontrak, pemeriksaan hasil pekerjaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah.

"Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat ataupun kontraktor. Ketika BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan, maka harus ada penjelasan secara terbuka mengenai bagaimana pekerjaan tersebut diperiksa, siapa yang menyetujui pembayaran, dan siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaannya," tegas Ryehan.

AMAK menguraikan bahwa temuan BPK tersebut tersebar pada dua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Tual.

Pada Dinas Kesehatan, BPK menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp77.026.299,52 pada pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Ohoiel dan pembangunan Puskesmas Tayando.

Pada pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Ohoiel, kelebihan pembayaran tercatat sebesar Rp7.778.679,18. Kekurangan volume ditemukan pada pekerjaan galian pondasi, urugan kembali, pasangan pondasi batu, serta pemasangan daun pintu panel kayu.

Sementara itu, pada pembangunan Puskesmas Tayando, kelebihan pembayaran mencapai Rp42.228.019,89. Kekurangan volume ditemukan pada pekerjaan pembesian sloof, plesteran dinding, pemasangan paving block, komponen pintu, instalasi listrik, serta sejumlah perlengkapan bangunan lainnya.

Menurut Ryehan, temuan tersebut harus menjadi perhatian serius karena pembangunan fasilitas kesehatan berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.

"Jangan sampai pembangunan fasilitas kesehatan hanya terlihat selesai dalam laporan administrasi, tetapi kenyataan fisik pekerjaannya tidak sesuai dengan volume yang telah dibayarkan menggunakan APBD. Masyarakat berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang dibangun sesuai spesifikasi dan nilai kontraknya," ujarnya.

Selain Dinas Kesehatan, AMAK turut menyoroti temuan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual.

Berdasarkan LHP BPK, OPD tersebut melaksanakan satu paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp9.837.379.654,68 (sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah enam puluh delapan sen).

Namun, hasil pemeriksaan BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp76.974.218,05.

Dalam laporan pemeriksaan, BPK menyebut nilai tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran pada realisasi pembayaran berikutnya atau disetorkan ke kas daerah.

Ryehan mempertanyakan bagaimana proyek dengan nilai kontrak hampir Rp10 miliar dapat mengalami kekurangan volume pekerjaan yang berujung pada potensi kelebihan pembayaran.

"Kami meminta Rudi A. Bugis selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual memberikan penjelasan terbuka. Nilai kontraknya hampir Rp10 miliar. Karena itu, bagaimana proses pengawasan, pemeriksaan fisik, dan pengendalian kontraknya harus dijelaskan kepada publik," tegasnya.

AMAK juga meminta agar identitas penyedia jasa, konsultan pengawas, serta pejabat yang terlibat dalam pemeriksaan dan pembayaran pekerjaan ditelusuri agar proses pertanggungjawaban tidak hanya berhenti pada pimpinan OPD.

AMAK secara khusus menyoroti dua pimpinan OPD, yakni Rudi A. Bugis selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah serta dr. Muhammad Rifai Kabalmay selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual.

Keduanya diminta memberikan klarifikasi terbuka mengenai temuan BPK, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian kontrak pada masing-masing OPD.

Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menyoroti bahwa Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran belum melakukan pengawasan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa secara menyeluruh. Sementara itu, PPK dinilai belum melakukan pengendalian kontrak secara memadai untuk memastikan volume pekerjaan yang diterima sesuai dengan kontrak.

Menurut Ryehan, fakta tersebut harus menjadi dasar evaluasi terhadap sistem pengawasan proyek pemerintah daerah.

"Jangan sampai ketika terjadi persoalan, seluruh tanggung jawab hanya dibebankan kepada kontraktor. Harus diperiksa juga bagaimana fungsi pengawasan Pengguna Anggaran, bagaimana PPK mengendalikan kontrak, dan bagaimana pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan sebelum pembayaran dicairkan," katanya.

AMAK menegaskan bahwa pertanggungjawaban masing-masing pejabat harus ditelusuri berdasarkan kewenangan, masa jabatan, tugas, dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan proyek Tahun Anggaran 2025.

Lebih jauh, Ryehan menegaskan bahwa temuan BPK tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum yang bersifat administratif maupun tindak pidana.

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya kesengajaan melakukan manipulasi volume pekerjaan, merekayasa dokumen pemeriksaan, menyetujui pembayaran yang diketahui tidak sesuai dengan realisasi fisik, atau menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan pihak tertentu sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, maka pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi.

Beberapa ketentuan hukum yang relevan untuk ditelusuri antara lain:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan ini mengatur perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Ancaman pidananya berupa penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda sesuai ketentuan.

2. Pasal 3 UU Tipikor.

Ketentuan ini dapat diterapkan apabila terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Ancaman pidananya berupa penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda sesuai ketentuan.

3. Pasal 8 UU Tipikor.

Ketentuan ini perlu diperhatikan apabila ditemukan penggelapan uang atau surat berharga yang berada dalam penguasaan seseorang karena jabatan atau kedudukan dan seluruh unsur pasalnya terpenuhi.

Ryehan juga mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana apabila tindak pidana korupsi telah terbukti.

"Jangan sampai persoalan ini hanya diselesaikan dengan mengembalikan uang, sementara apabila terdapat rekayasa pekerjaan, manipulasi dokumen, atau penyalahgunaan kewenangan, justru tidak pernah diperiksa. Pengembalian uang dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua persoalan hukum yang harus dibedakan," tegas Ryehan.

Meski demikian, AMAK menegaskan bahwa temuan BPK tidak otomatis membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi. Unsur pidana dan keterlibatan masing-masing pihak harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah.

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Presidium AMAK, Ryehan Ozhie Hehanussa, menegaskan bahwa pihaknya akan membawa persoalan ini melalui laporan resmi kepada Kejaksaan Tinggi Maluku dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku.

Langkah tersebut dilakukan untuk meminta aparat penegak hukum menelaah dan menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan pada Dinas Kesehatan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2025.

AMAK akan menyertakan uraian temuan BPK dan dokumen pendukung yang relevan, khususnya mengenai kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, lemahnya pengawasan Pengguna Anggaran, serta belum memadainya pengendalian kontrak oleh PPK.

Ryehan meminta Kejati Maluku dan Ditreskrimsus Polda Maluku tidak hanya melihat persoalan ini dari sisi pengembalian uang, tetapi juga menelusuri proses pelaksanaan kontrak, pemeriksaan fisik, berita acara serah terima pekerjaan, dokumen pencairan anggaran, serta aliran pembayaran kepada penyedia jasa.

"Kami akan membawa persoalan ini secara resmi ke Kejaksaan Tinggi Maluku dan Ditreskrimsus Polda Maluku. Kami meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh prosesnya, mulai dari pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan fisik, pengendalian kontrak hingga pencairan anggaran. Jika ditemukan bukti dan unsur tindak pidana korupsi, kami meminta agar pihak-pihak yang terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku," tegas Ryehan.

AMAK juga meminta agar Rudi A. Bugis dan dr. Muhammad Rifai Kabalmay memberikan klarifikasi mengenai temuan tersebut serta memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

"Kami tidak ingin temuan BPK ini hanya menjadi catatan pemeriksaan tahunan tanpa kepastian penyelesaian. Harus ada kejelasan mengenai pemulihan keuangan daerah, pertanggungjawaban pejabat, dan proses hukum apabila ditemukan unsur pidana. AMAK akan mengawal persoalan ini sampai mendapatkan kejelasan," tutup Ryehan.

AMAK menegaskan bahwa setiap rupiah APBD wajib dipertanggungjawabkan. Pembangunan fasilitas kesehatan dan fasilitas publik bukan sekadar urusan pencairan anggaran, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan kontrak dan kualitas yang telah dibayarkan menggunakan uang rakyat. ZNG