Presidium LSM Pusat Kajian Transparansi Maluku (PKT Maluku), Yahya Nurcholis,

BPK UNGKAP Rp18,27 MILIAR PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA AMBON DISOROT: HIBAH Rp4,33 MILIAR BERMASALAH, Rp13,93 MILIAR DANA PERUNTUKAN DIGUNAKAN UNTUK OPERASIONAL — JACOB SILANNO DAN SEKOT ROBERD SAPULETTE

30

18/11/26, AMBON, MALUKU — Presidium LSM Pusat Kajian Transparansi Maluku (PKT Maluku), Yahya Nurcholis, menyoroti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2025. Persoalan tersebut mencakup pengelolaan belanja hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) serta penggunaan dana yang seharusnya tersedia dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), tetapi digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang menjadi perhatian PKT Maluku, terdapat dua persoalan utama dengan nilai keseluruhan sekitar *Rp18,27 miliar*. Temuan ini menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan uang daerah yang bersumber dari keuangan publik.

Yahya Nurcholis menilai bahwa persoalan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai catatan administratif dalam laporan pemeriksaan. Pemerintah Kota Ambon harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pengelolaan, penggunaan, pengawasan, serta langkah penyelesaian atas berbagai persoalan yang ditemukan BPK.

Dalam pemeriksaan terhadap pengelolaan belanja hibah Bagian Kesra Sekretariat Kota Ambon, BPK menemukan persoalan kelengkapan dokumen administrasi dan pertanggungjawaban pemberian hibah.

Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan hibah yang tidak didukung dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan proposal atau usulan tertulis yang dapat ditunjukkan kepada pemeriksa. Nilai hibah yang menjadi sorotan dari persoalan tersebut mencapai sekitar *Rp4,33 miliar*.

Selain itu, BPK juga menyoroti persoalan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penerima hibah dengan nilai mencapai sekitar Rp9,28 miliar.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai proses verifikasi penerima hibah, kelengkapan persyaratan pencairan, pengawasan penggunaan dana, hingga mekanisme pertanggungjawaban setelah dana diterima.

PKT Maluku secara khusus meminta Kepala BPKAD Kota Ambon, *Jacob Silanno, S.E., M.Si.*, memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan keuangan daerah, termasuk fungsi verifikasi dan pengendalian administrasi pencairan hibah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.

Menurut PKT Maluku, pemberian hibah yang bersumber dari APBD harus memiliki dasar administrasi yang jelas, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai uang rakyat disalurkan tanpa pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban yang memadai.

Persoalan berikutnya yang turut menjadi perhatian adalah temuan BPK terkait pengelolaan kas daerah. Dalam hasil pemeriksaan, BPK menyoroti adanya dana yang seharusnya tersedia dalam RKUD, termasuk dana yang memiliki peruntukan tertentu dan kewajiban keuangan daerah, tetapi digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintah daerah.

Nilai penggunaan dana yang menjadi sorotan tersebut mencapai sekitar *Rp13,93 miliar*.

Kondisi ini harus dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah daerah, terutama mengenai dasar penggunaan dana, mekanisme pengambilan keputusan, pihak yang bertanggung jawab, serta langkah pemulihan atau penyelesaian atas dana yang digunakan tersebut.

BPK juga memberikan perhatian terhadap belum optimalnya perencanaan dan pengendalian arus kas daerah serta pengawasan terhadap penggunaan dana yang memiliki peruntukan tertentu.

PKT Maluku mempertanyakan bagaimana mekanisme pengendalian keuangan daerah dijalankan sehingga dana yang seharusnya tersedia dalam kas daerah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah.

Alasan keterbatasan penerimaan daerah tidak serta-merta dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan ketentuan pengelolaan dana yang memiliki peruntukan tertentu. Pemerintah harus menjelaskan dasar hukum dan mekanisme penggunaan dana tersebut kepada publik.

Atas berbagai temuan tersebut, PKT Maluku meminta Kepala BPKAD Kota Ambon, *Jacob Silanno, S.E., M.Si.*, memberikan penjelasan terbuka mengenai pengelolaan hibah dan kas daerah, khususnya terkait pengendalian pencairan, administrasi keuangan, perencanaan arus kas, serta tindak lanjut rekomendasi BPK.

Selain itu, PKT Maluku juga meminta perhatian Sekretaris Kota Ambon saat ini, *Roberd Sapulette, S.T., M.T.*, untuk memastikan adanya evaluasi dan tindak lanjut konkret dari Pemerintah Kota Ambon terhadap berbagai temuan pemeriksaan tersebut.

PKT Maluku menegaskan bahwa penyebutan nama Sekretaris Kota Ambon bukan merupakan tuduhan bahwa yang bersangkutan terlibat langsung dalam persoalan Tahun Anggaran 2025. Namun, sebagai pejabat yang saat ini menjalankan fungsi koordinasi administrasi pemerintahan daerah, Sekkot perlu menjelaskan langkah pengawasan dan tindak lanjut yang dilakukan pemerintah kota.

Dari perspektif hukum, pengelolaan keuangan daerah wajib dilaksanakan secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab.

Apabila dalam pendalaman ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dapat menjadi salah satu dasar hukum yang ditelaah.

Demikian pula apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang memenuhi unsur pidana dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, ketentuan Pasal 3 UU Tipikor dapat menjadi dasar pendalaman lebih lanjut.

PKT Maluku menegaskan bahwa temuan administrasi BPK tidak secara otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Namun, temuan tersebut patut menjadi bahan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan telaah lebih lanjut apabila terdapat indikasi penyimpangan.

Atas dasar itu, PKT Maluku melalui Presidium Yahya Nurcholis menyatakan siap membawa persoalan ini secara resmi ke *Kejaksaan Tinggi Maluku* untuk meminta dilakukan pendalaman terhadap pengelolaan belanja hibah dan penggunaan dana yang seharusnya tersedia dalam RKUD.

Laporan tersebut akan diarahkan untuk meminta aparat penegak hukum menelusuri dokumen administrasi hibah, NPHD, proposal penerima, LPJ, dokumen pengelolaan kas daerah, mekanisme penggunaan dana, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan dan pencairan anggaran.

Yahya Nurcholis menegaskan bahwa PKT Maluku menghendaki adanya pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh agar persoalan tersebut tidak berhenti sebatas rekomendasi administratif.

"Temuan BPK ini tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan pemeriksaan. Ada persoalan serius terkait pengelolaan hibah dan penggunaan dana yang seharusnya tersedia dalam kas daerah. Kami meminta Jacob Silanno selaku Kepala BPKAD dan Sekkot Roberd Sapulette memberikan penjelasan kepada publik sesuai kewenangan masing-masing. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas. PKT Maluku siap membawa persoalan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Maluku agar dilakukan pendalaman sesuai ketentuan hukum," tegas Yahya Nurcholis.

PKT Maluku menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah di Kota Ambon. ZNG