Ambon, Zona Maluku — Persoalan akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya pengelompokan masyarakat berdasarkan desil, perlu mendapat perhatian serius di Maluku.

Hal tersebut disampaikan Wahyu Kelsaba, Kader IMM Komisariat Ekonomi Universitas Pattimura (Unpatti). Menurutnya, data desil tidak boleh hanya dipandang sebagai angka administratif karena dapat menentukan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan sosial dan subsidi pemerintah.

“Kalau masyarakat yang kondisi ekonominya masih membutuhkan bantuan justru masuk dalam desil yang lebih tinggi, tentu ini menjadi persoalan yang harus diperiksa. Jangan sampai data tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan,” ujar Wahyu.

Ia menilai, karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan membuat proses pendataan masyarakat memiliki tantangan tersendiri. Kondisi ekonomi masyarakat di satu wilayah dengan wilayah lainnya dapat berbeda, sementara perubahan kondisi ekonomi rumah tangga juga dapat terjadi dengan cepat.

Karena itu, Wahyu mendorong agar proses pemutakhiran DTSEN di Maluku tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga diperkuat dengan verifikasi dan validasi di lapangan.

“Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru kehilangan akses hanya karena persoalan data. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap perubahan desil benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya,” katanya.

Ia juga meminta masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai untuk diberikan ruang menyampaikan keberatan dan melakukan perbaikan data melalui mekanisme yang tersedia.

Menurut Wahyu, akurasi DTSEN merupakan hal penting karena data yang keliru dapat berujung pada kebijakan yang keliru pula.

“Yang perlu kita kawal bukan hanya bagaimana data itu dibuat, tetapi bagaimana data tersebut benar-benar menggambarkan kehidupan masyarakat. Jangan sampai angka di sistem berbeda dengan kenyataan yang dihadapi warga,” tegasnya. (ZM_2)