SBT, Zona Maluku - Kebijakan hilirisasi sagu yang digaungkan pemerintah sejatinya merupakan langkah progresif dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Bagi Maluku, khususnya Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), sagu bukan hanya komoditas pangan, tetapi juga identitas sosial dan sumber penghidupan masyarakat.
‎
Oleh karena itu, upaya hilirisasi sagu semestinya menjadi jalan strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya menjawab tantangan daerah kepulauan. Persoalan klasik seperti tingginya biaya distribusi masih menjadi hambatan utama. Kondisi geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau menyebabkan rantai distribusi menjadi panjang, mahal, dan tidak efisien. Produk sagu olahan dari SBT kerap menghadapi kesulitan menembus pasar yang lebih luas karena biaya logistik yang tinggi.

Minimnya infrastruktur menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Keterbatasan akses transportasi laut yang terjadwal dan terjangkau, kondisi pelabuhan yang belum optimal, serta konektivitas antarwilayah yang belum terintegrasi membuat proses hilirisasi berjalan tersendat. Dalam situasi ini, kebijakan hilirisasi berisiko menjadi sekadar jargon tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

‎Pemerintah perlu menghadirkan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap wilayah kepulauan. Subsidi distribusi, penguatan armada transportasi laut, serta pembangunan infrastruktur yang merata harus menjadi prioritas. Selain itu, pengembangan sentra industri sagu berbasis lokal perlu didorong agar proses produksi dan distribusi dapat lebih efisien.

Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga menjadi elemen penting. Petani dan pelaku usaha sagu di SBT perlu dibekali dengan keterampilan pengolahan, manajemen usaha, hingga strategi pemasaran agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Hilirisasi tidak boleh berhenti pada produksi, tetapi harus menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari generasi muda dan gerakan intelektual, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan ini. Kritik yang konstruktif dan partisipasi aktif sangat diperlukan agar hilirisasi sagu benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat daerah.

‎Hilirisasi sagu di Maluku adalah peluang besar, tetapi tanpa keseriusan dalam membenahi persoalan distribusi dan infrastruktur, potensi tersebut akan terus tertahan. Sudah saatnya kebijakan tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi benar-benar hadir sebagai solusi bagi masyarakat di wilayah kepulauan.(ZM_2)