Oleh : Haidin Litiloly

28/07/2026 - Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya cakap secara intelektual tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Ini diperlukan di tengah polarisasi politik yang meningkat, informasi yang tidak selalu akurat, dan tantangan global yang semakin kompleks. Dalam situasi seperti ini, organisasi kemahasiswaan memiliki peran strategis untuk memfasilitasi pembentukan kepribadian, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah salah satu kelompok yang memiliki sejarah panjang dalam proses tersebut.

Sejak berdiri pada 5 Februari 1947, HMI hadir dengan misi membina insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah SWT. Misi ini lahir pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sehingga dimensi keislaman dan kebangsaan berjalan beriringan, bukan bertentangan.

Pancasila, sebagai dasar negara dan kesepakatan nasional, menjadi fondasi bagi masyarakat Indonesia yang heterogen. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai undang-undang, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman moral untuk membangun kehidupan yang demokratis, menghargai perbedaan, dan mempertahankan keadilan sosial. Akibatnya, setiap anggota masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, memiliki tanggung jawab moral untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

HMI dan Pancasila sebenarnya berhubungan satu sama lain. Nilai-nilai Islam yang berfungsi sebagai landasan moral HMI selaras dengan nilai-nilai universal yang ditemukan dalam Pancasila. Keadilan, musyawarah, penghormatan terhadap martabat manusia, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial adalah nilai-nilai yang hadir dalam budaya Islam dan merupakan inti dari sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, menjadi anggota HMI tidak berarti mengurangi komitmen terhadap Pancasila; sebaliknya, itu berarti memberikan kontribusi keislaman dalam memperkuat kehidupan berbangsa.

Meskipun demikian, HMI saat ini menghadapi banyak masalah. Teknologi informasi telah mengubah cara generasi muda memperoleh pengetahuan dan politik. Sebaliknya, kisah-kisah yang berfokus pada perasaan identitas sering kali mengisi ruang publik. Dalam keadaan seperti ini, HMI perlu menghidupkan kembali tradisi intelektual melalui penelitian, diskusi ilmiah, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Organisasi kader tidak boleh berhenti pada acara seremonial; sebaliknya, mereka harus menjadi pusat dari ide-ide yang dapat menjawab masalah bangsa.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya diucapkan. Misalnya, sila Persatuan Indonesia menuntut kemampuan untuk mempertahankan keberagaman saat ada perbedaan pendapat. Di sisi lain, sila Kerakyatan, yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengajarkan pentingnya dialog, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, dan proses pengambilan keputusan demokratis. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan kebiasaan diskusi dan kaderisasi, yang merupakan karakteristik organisasi mahasiswa.

HMI telah melahirkan banyak tokoh nasional di berbagai bidang, sehingga memiliki modal historis dan sosial untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Namun, legitimasi sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh sejarahnya, tetapi juga oleh kemampuan untuk menangani tantangan zaman. Oleh karena itu, HMI harus terus memperkuat budaya akademik, integritas kader, dan kepemimpinan yang inklusif untuk tetap relevan di tengah perubahan sosial yang cepat.

Pada akhirnya, hubungan HMI-Pancasila bukanlah dikotomis. Keduanya dapat bekerja sama untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, adil, demokratis, dan menghormati kemajemukan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keislaman yang moderat dan kebangsaan yang kokoh saling menguatkan dalam mewujudkan cita-cita Indonesia.

HMI memiliki kesempatan untuk terus menjadi tempat pembentukan pemimpin yang berintegritas, berpikir kritis, dan berorientasi pada kepentingan publik di era ketika kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas warga negaranya. Namun, Pancasila tetap menjadi rumah bersama yang memastikan bahwa keberagaman Indonesia menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. ZNG