Ambon, Zona Maluku - Potensi komoditas sagu di Indonesia sejatinya tidak kecil. Dalam peta perdagangan global, produk berbasis pati termasuk sagu memiliki permintaan yang stabil, terutama untuk kebutuhan pangan, industri makanan, hingga bahan baku alternatif ramah lingkungan. Namun, kontribusi Indonesia dalam rantai nilai global masih didominasi oleh produk setengah jadi, bukan produk bernilai tambah tinggi.

Pemerhati sagu, Agung A. Royani, menilai bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan bahan baku, melainkan pada ketidaksiapan sistem pendukung industri.

“Kita punya lahan, kita punya pohon sagu, tapi kita kalah di hilir. Yang kita ekspor masih rendah nilai tambahnya, sementara negara lain justru menikmati margin dari pengolahan,” ujarnya.

Secara nasional, wilayah seperti Riau, Papua, dan Maluku dikenal sebagai kantong besar sagu. Jika ditotal, ketiga wilayah ini menyimpan jutaan hektare potensi lahan sagu. Papua bahkan disebut sebagai salah satu kawasan dengan cadangan sagu terbesar di dunia, disusul oleh Maluku dan sebagian wilayah Riau. Namun, angka ekspor produk turunan sagu dari kawasan ini belum mencerminkan besarnya potensi tersebut.

Di Provinsi Maluku, terutama Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), realita di lapangan menunjukkan ketimpangan yang tajam. SBT memiliki hamparan sagu yang luas, namun sebagian besar masih dikelola secara tradisional. Proses produksi terbatas pada pati mentah, tanpa pengolahan lanjutan menjadi produk bernilai tinggi seperti tepung termodifikasi, bioetanol, atau produk pangan olahan modern.

Agung menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan mendasar: infrastruktur dan biaya logistik. “Industri mau masuk bagaimana kalau fasilitas dasar tidak tersedia? Jalan produksi terbatas, pelabuhan tidak optimal, listrik tidak stabil, dan biaya logistik sangat tinggi. Ini membuat investor berpikir dua kali,” tegasnya.

Tingginya biaya logistik menjadi faktor penghambat utama. Distribusi bahan baku dari sentra produksi ke pusat pengolahan memakan biaya besar, belum lagi ongkos pengiriman keluar daerah. Dalam banyak kasus, biaya logistik bisa menggerus margin usaha secara signifikan, bahkan lebih besar dibandingkan biaya produksi itu sendiri.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi pengolahan dan minimnya integrasi rantai pasok menyebabkan sagu dari Maluku dan SBT sulit bersaing di pasar global. Produk yang dihasilkan belum memenuhi standar industri internasional, baik dari sisi kualitas, konsistensi, maupun volume pasokan.

Sebagai solusi, Agung mendorong pendekatan terintegrasi dari hulu ke hilir. Pertama, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas, termasuk akses jalan produksi, pelabuhan logistik, dan ketersediaan energi. Kedua, perlu adanya kawasan industri berbasis sagu di wilayah sumber bahan baku seperti SBT, sehingga proses pengolahan dapat dilakukan lebih dekat dengan sumbernya.

Ketiga, intervensi kebijakan diperlukan untuk menekan biaya logistik, baik melalui subsidi distribusi, skema tol laut yang lebih efektif, maupun insentif bagi pelaku industri yang berinvestasi di wilayah timur Indonesia. Keempat, peningkatan kapasitas SDM lokal dan transfer teknologi pengolahan menjadi kunci untuk mendorong nilai tambah.

“Kalau semua ini dibenahi, sagu bukan hanya jadi simbol potensi, tapi benar-benar jadi komoditas unggulan ekspor. Kita tidak boleh terus berada di posisi penyedia bahan mentah,” pungkas Agung.

Dengan langkah strategis dan keberpihakan kebijakan yang tepat, sagu dari Maluku dan Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki peluang besar untuk naik kelas dari sekadar potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di tingkat global.(ZM_2)