Jakarta, – Badan Pengurus Pusat (BPP) Mata Garuda LPDP melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Andy Artha Donny Oktopura, dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Mina Bahari I, Jakarta Pusat, ini turut dihadiri Kepala Biro Perencanaan KKP Rudi Alek Wahyudin serta alumni dan awardee LPDP lintas disiplin ilmu. Audiensi ini menjadi momentum penting dalam menjembatani peran komunitas intelektual dengan program strategis pemerintah.

Dalam sambutannya, Andy Artha Donny Oktopura menyampaikan apresiasi terhadap Mata Garuda LPDP sebagai komunitas intelektual muda yang terdiri dari penerima beasiswa LPDP jenjang S2 dan S3, baik di dalam maupun luar negeri. Ia menilai keterlibatan mereka sebagai bentuk nyata kontribusi generasi terdidik dalam mendukung pembangunan nasional.

“Pengelolaan sumber daya kelautan harus berlandaskan amanat Pasal 33 UUD 1945, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Andy. Di Jakarta,(7/7/2026)

Ia juga menyoroti tantangan global berupa peningkatan kebutuhan pangan seiring pertumbuhan penduduk dunia yang diproyeksikan mencapai 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Dalam konteks tersebut, sektor kelautan dan perikanan dinilai menjadi solusi strategis dalam memperkuat ketahanan pangan, mengingat ikan merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang kaya omega-3.

Untuk periode 2025–2029, KKP telah menetapkan sejumlah program prioritas, antara lain Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan budidaya ikan darat tematik, revitalisasi tambak Pantura, pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi, modernisasi kapal perikanan, serta program swasembada garam.

Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri menjadi salah satu unggulan pemerintah. Keberhasilannya di Kampung Samber Binyeri, Biak, Papua, menunjukkan peningkatan signifikan pada pendapatan dan produksi perikanan masyarakat. Pemerintah kini menargetkan pembangunan 1.369 kampung nelayan berbasis klaster dengan melibatkan koperasi desa sebagai pengelola. Program ini diproyeksikan mampu meningkatkan produksi perikanan hingga 2,82 juta ton per tahun, menciptakan sekitar 50 ribu lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan nelayan hingga rata-rata Rp7,7 juta per bulan.

Sementara itu, Chief of Regional Office Mata Garuda LPDP, Amrullah Usemahu, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan langkah strategis untuk mendorong kolaborasi konkret antara Mata Garuda dan KKP.

“Mata Garuda memiliki program Mata Garuda Membangun Desa sebagai platform kolaborasi alumni LPDP dalam menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Program ini memiliki keselarasan yang kuat dengan Kampung Nelayan Merah Putih,” jelas Amrullah.

Saat ini, program Mata Garuda Membangun Desa telah menetapkan dua lokasi pilot project, yaitu Desa Urbinasopen di Provinsi Papua Barat Daya dan Desa Torosiaje di Provinsi Gorontalo.

Kolaborasi ini dibangun atas prinsip bahwa pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, inovasi teknologi, serta tata kelola ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Dalam implementasinya, Mata Garuda akan berperan sebagai mitra pengetahuan (knowledge partner) yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan inovasi, riset, teknologi, serta jejaring nasional dan internasional. Pendampingan yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas nelayan, penguatan koperasi desa, pelatihan pengolahan hasil perikanan, pengembangan kewirausahaan, digitalisasi pemasaran, pemanfaatan energi terbarukan, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kepemudaan desa.

Ke depan, model kolaborasi antara Mata Garuda Membangun Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadi role model pembangunan desa pesisir yang dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia.

Sinergi ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, di mana pemerintah menyediakan arah kebijakan dan infrastruktur, sementara komunitas intelektual berperan dalam menghadirkan inovasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata dan berkelanjutan. (ZM_2)