Ambon, Zona Maluku — Alumni Universitas Pattimura, Saleh Loilatu, menyoroti persoalan mendasar dalam pembangunan ekonomi Maluku yang hingga kini masih bergantung pada ekspor bahan mentah, meskipun dikenal sebagai wilayah kaya sumber daya alam.
‎
‎Menurutnya, tingginya biaya logistik di wilayah kepulauan menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan industri pengolahan di daerah tersebut. Kondisi ini menyebabkan komoditas unggulan Maluku, baik hasil laut maupun rempah-rempah, masih dijual dalam bentuk mentah tanpa nilai tambah.
‎
‎“Maluku ini kaya, mulai dari ikan sampai rempah seperti pala, cengkeh, dan kopra. Tapi karena logistik mahal, kita hanya kirim bahan mentah. Nilai tambahnya justru dinikmati daerah lain,” ujar Saleh kepada media zonamaluku di Ambon (2/7/2026)
‎
‎Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor perkebunan dan perikanan masih menjadi tulang punggung ekonomi Maluku. Pada tahun 2023, produksi komoditas unggulan tercatat cukup besar, dengan kelapa mencapai sekitar 107.776 ton, pala sebesar 5.901 ton, dan cengkeh sekitar 21.435 ton.
‎
‎Selain itu, data BPS juga mencatat luas areal perkebunan yang cukup luas, yakni sekitar 115 ribu hektare untuk kelapa, 36 ribu hektare pala, dan 45 ribu hektare cengkeh. Hal ini menunjukkan bahwa Maluku memiliki basis produksi bahan baku yang sangat kuat, khususnya untuk komoditas rempah dan kelapa yang menjadi sumber kopra.
‎
‎Namun demikian, sebagian besar komoditas tersebut masih diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi. Produk seperti ikan beku, pala kering, cengkeh, dan kopra masih mendominasi struktur ekspor daerah, tanpa melalui proses industrialisasi lanjutan.
‎
‎Saleh menilai kondisi ini sebagai paradoks ekonomi yang telah berlangsung lama. Di satu sisi, Maluku merupakan salah satu daerah penghasil rempah terbesar di Indonesia, tetapi di sisi lain belum mampu mengembangkan industri pengolahan yang signifikan.
‎
‎“Dengan produksi sebesar itu, seharusnya Maluku bisa punya industri turunan seperti minyak atsiri dari cengkeh, olahan pala, atau produk turunan kelapa. Tapi karena logistik mahal dan industri belum berkembang, kita hanya menjual bahan mentah,” jelasnya.
‎
‎Ia juga menyoroti kondisi riil di lapangan, di mana distribusi antar pulau masih bergantung pada transportasi laut dengan frekuensi terbatas dan biaya tinggi. Hal ini menyebabkan rantai pasok menjadi panjang dan tidak efisien, sehingga meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing produk lokal.
‎
‎Di sisi lain, fluktuasi produksi dan pemasaran komoditas juga dipengaruhi oleh faktor cuaca serta keterbatasan akses pasar. Bahkan dalam laporan pemerintah daerah, disebutkan bahwa petani masih menghadapi kesulitan dalam memasarkan hasil panen akibat panjangnya rantai distribusi.
‎
‎Menurut Saleh, tanpa perbaikan sistem logistik dan pembangunan industri hilir, Maluku akan terus berada dalam posisi sebagai daerah pemasok bahan mentah.
‎
‎“Selama kita hanya kirim pala, cengkeh, kopra, dan ikan dalam bentuk mentah, maka nilai tambah ekonomi tidak akan tinggal di Maluku,” tegasnya.
‎
‎Ia mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pelabuhan, memperkuat konektivitas antar pulau, serta memberikan insentif bagi pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.
‎
‎“Maluku tidak boleh selamanya hanya dikenal sebagai negeri rempah. Kita harus naik kelas menjadi daerah industri yang mengolah hasil sendiri,” tutupnya.(ZM_2)