‎Ambon, Zona Maluku — Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Ambon, Ali Pari Usemahu, menyoroti percepatan proyek Blok Masela di Maluku yang dinilai perlu dikawal secara kritis agar tidak mengabaikan kesiapan teknis, aspek pembiayaan, serta hak-hak masyarakat lokal.

‎Proyek Blok Masela yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ditargetkan mulai berproduksi pada 2029–2030, dengan nilai investasi diperkirakan mencapai US$19–20 miliar. Proyek pengembangan Lapangan Abadi ini juga digadang-gadang memiliki kapasitas produksi sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, serta berpotensi menyerap puluhan ribu tenaga kerja pada masa konstruksi.

‎Namun, Ali menilai percepatan yang ditandai dengan tahapan awal pembangunan dan wacana seremoni proyek tidak boleh hanya menjadi agenda simbolik tanpa kesiapan yang matang.

‎“Percepatan proyek ini jangan sampai terjebak pada pencitraan semata. Yang paling penting adalah kesiapan teknis dan finansial benar-benar terjamin, karena dalam industri migas, keberlanjutan proyek sangat ditentukan oleh kemampuan pendanaan, terutama saat skema cash call berjalan,” ujarnya.

‎Ali juga menyoroti komitmen pemerintah dalam memprioritaskan tenaga kerja lokal. Ia menilai peluang tersebut harus diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia di Maluku agar tidak hanya menjadi janji.

‎“Kalau tidak disiapkan dari sekarang, tenaga kerja lokal hanya akan menjadi penonton. Harus ada program pelatihan dan sertifikasi yang konkret agar masyarakat benar-benar bisa terlibat,” tegasnya.

‎Selain itu, ia mengingatkan potensi konflik agraria yang dapat muncul dalam proses pengadaan lahan. Menurutnya, pendekatan konvensional berupa ganti rugi perlu dievaluasi karena berisiko menghilangkan aset jangka panjang masyarakat.

‎“Jangan sampai masyarakat hanya menerima kompensasi sesaat, lalu kehilangan tanah sebagai sumber kehidupan. Harus ada pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan,” katanya.

‎Ali juga menyinggung pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari proyek, bukan sekadar objek pembangunan. Ia mendorong adanya skema yang memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat jangka panjang, termasuk melalui model penyertaan ekonomi berbasis komunitas.

‎Di sisi lain, ia mengingatkan agar pendekatan keamanan dalam proyek tidak menimbulkan ketegangan sosial di lapangan. Menurutnya, stabilitas memang penting, tetapi harus dibangun melalui dialog dan kepercayaan masyarakat.

‎Pengalaman dari proyek migas lain di Indonesia menunjukkan bahwa faktor sosial, terutama konflik lahan dan minimnya keterlibatan masyarakat, sering menjadi penyebab keterlambatan proyek. Karena itu, Ali menegaskan bahwa keberhasilan Blok Masela tidak hanya bergantung pada investasi dan teknologi, tetapi juga pada sejauh mana proyek ini mampu memberikan keadilan dan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku.

‎“Blok Masela ini peluang besar bagi Maluku, tapi juga bisa menjadi masalah kalau tidak dikelola dengan adil. Rakyat harus menjadi bagian dari solusi, bukan justru dikorbankan,” tutupnya.(ZM)