AMBON — Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, masih menunggu kepastian kemampuan pendanaan Pemerintah Provinsi Maluku.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Maluku, Julius Rutasouw, saat menerima aspirasi mahasiswa asal Ambalau bersama Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, dalam aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Maluku, Kamis (6/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Julius menjelaskan bahwa keterbatasan kondisi keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sejumlah program pembangunan infrastruktur belum dapat direalisasikan sesuai rencana.

Menurut Julius, Pemerintah Provinsi Maluku saat ini berupaya mencari alternatif pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan berbagai program pembangunan yang mengalami penundaan. Salah satu upaya yang sedang ditempuh adalah pengajuan pinjaman melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Ia menyampaikan, apabila upaya memperoleh sumber pembiayaan tersebut dapat direalisasikan, terdapat peluang bagi pemerintah daerah untuk kembali mengalokasikan anggaran bagi sejumlah program pembangunan, termasuk penanganan ruas jalan di Ambalau.

“Kalau langkah-langkah yang dijelaskan Pak Richard Rahakbaw terkait upaya pemerintah daerah untuk pinjaman ke Bank BPD dan sebagainya berhasil, maka mungkin ada solusi untuk mengondisikan pembangunan jalan tersebut,” ujar Julius.

Julius menegaskan, penundaan sejumlah kegiatan pembangunan tidak hanya berdampak pada infrastruktur jalan di Ambalau. Berbagai program pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBD Maluku, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur jalan dan prasarana lainnya di kabupaten dan kota, juga mengalami penundaan.

“Bukan hanya jalan Ambalau saja, tetapi hampir seluruh kegiatan yang dianggarkan dalam APBD, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur jalan dan prasarana lainnya, untuk sementara masih dipending,” katanya.

Ia berharap upaya pemerintah daerah dalam mencari solusi pendanaan dapat segera membuahkan hasil. Dengan demikian, program pembangunan yang saat ini tertunda dapat kembali dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Julius juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan infrastruktur di wilayah Ambalau. Perbaikan akses jalan dinilai memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, aktivitas ekonomi, serta pelayanan publik.(ZM)