-
Discover
-
Spotlight
- Jelajahi Orang
Zona Maluku 2026

Oleh: Agung Royani
Ketahanan pangan sering kali dipahami hanya sebagai persoalan produksi. Padahal, bagi saya, persoalan yang tidak kalah penting adalah bagaimana pangan dapat bergerak dari wilayah produksi menuju masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, logistik dan distribusi pangan merupakan jantung dari ketahanan pangan itu sendiri.
Dunia saat ini menghadapi ancaman krisis pangan yang semakin nyata. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, perubahan iklim, degradasi lahan, serta ketidakpastian geopolitik global telah mengganggu stabilitas sistem pangan di berbagai negara. Indonesia tentu tidak berada di luar ancaman tersebut. Ketika pasokan pangan terganggu atau harga komoditas global berfluktuasi, dampaknya segera terasa hingga ke daerah-daerah terpencil.
Di tengah situasi itu, saya melihat bahwa Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya pangan lokal yang sangat besar namun belum dimanfaatkan secara optimal, yaitu sagu. Tanaman ini telah lama menjadi sumber pangan masyarakat di Maluku, Papua, Sulawesi Tenggara, dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Namun hingga hari ini, perannya dalam strategi ketahanan pangan nasional masih jauh dari potensi yang dimilikinya.
Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa sagu pernah menjadi makanan pokok utama masyarakat sebelum dominasi beras menguat. Di Sulawesi Tenggara, misalnya, masyarakat Tolaki secara turun-temurun mengonsumsi Sinonggi, makanan berbahan dasar pati sagu yang menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Namun, sejak keberhasilan program swasembada beras pada era 1980-an, pola konsumsi masyarakat berubah secara signifikan dari sagu menuju beras. Akibatnya, sagu yang sebelumnya menjadi pangan utama perlahan tersisihkan dan hanya berfungsi sebagai pelengkap makanan (Asis & Ma’mun, 2022).
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perubahan pola konsumsi bukan semata-mata dipengaruhi oleh preferensi masyarakat, tetapi juga oleh arah kebijakan pangan nasional. Dominasi beras dalam sistem pangan Indonesia telah menyebabkan berbagai sumber pangan lokal kehilangan ruang pengembangannya. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru meningkatkan ketergantungan terhadap satu komoditas pangan dan memperbesar kerentanan ketika terjadi gangguan produksi maupun distribusi.
Indonesia memiliki sekitar 5,5 juta hektare potensi lahan sagu, sementara yang dimanfaatkan baru sebagian kecil saja. Angka tersebut menunjukkan bahwa kita memiliki cadangan sumber pangan yang luar biasa besar. Sagu bukan hanya sumber karbohidrat, tetapi juga memiliki potensi sebagai bahan baku industri pangan, produk turunan bernilai tambah, bahkan energi terbarukan.
Sebagai putra Maluku, saya tumbuh dengan melihat sagu bukan sekadar tanaman, melainkan bagian dari kehidupan masyarakat. Di banyak desa, sagu menjadi penyangga pangan keluarga ketika komoditas lain sulit diperoleh. Karena itu, saya percaya bahwa pengembangan sagu tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, budaya, dan strategis bagi masa depan Indonesia.
Asis dan Ma’mun (2022) menunjukkan bahwa sagu memiliki potensi ekonomi yang luas karena dapat diolah menjadi tepung, produk pangan olahan, bahan baku industri farmasi, bioetanol, hingga pakan ternak. Potensi tersebut seharusnya menjadikan sagu sebagai salah satu komoditas unggulan daerah, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki hamparan lahan sagu yang luas.
Wilayah kepulauan seperti Maluku memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan wilayah daratan. Produksi pangan sering kali tersebar di pulau-pulau kecil, sementara pusat pengolahan, perdagangan, dan konsumsi berada di lokasi yang berbeda. Akibatnya, proses distribusi menjadi panjang, mahal, dan tidak efisien.
Dalam komoditas sagu, batang sagu (tual) harus dipanen, diangkut dari kebun atau hutan menuju lokasi pengolahan, diproses menjadi tepung, kemudian didistribusikan ke pasar. Setiap tahapan tersebut memerlukan transportasi, tenaga kerja, infrastruktur, dan koordinasi yang baik. Ketika pelabuhan terbatas, armada laut tidak memadai, kondisi jalan buruk, atau jadwal pelayaran tidak menentu, biaya logistik meningkat secara signifikan.
Kondisi inilah yang sering membuat harga sagu di tingkat petani rendah, sementara harga di pasar menjadi tinggi. Akibatnya, petani tidak memperoleh insentif yang cukup untuk meningkatkan produksi, dan konsumen belum mendapatkan akses terhadap produk sagu dengan harga yang kompetitif. Di sinilah letak paradoksnya: daerah memiliki sumber daya melimpah, tetapi belum mampu mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.
Temuan lapangan Asis dan Ma’mun (2022) juga menunjukkan bahwa pengolahan sagu masih didominasi pola subsisten, penggunaan teknologi yang terbatas, rendahnya dukungan pemerintah daerah, serta lemahnya infrastruktur pengolahan dan distribusi. Kondisi tersebut menyebabkan produksi sagu berkembang hanya mengikuti permintaan pasar yang sempit, sehingga sulit menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Saya meyakini bahwa keberhasilan pengembangan sagu sangat ditentukan oleh kemampuan membangun rantai pasok yang efisien. Ketahanan pangan bukan hanya soal menanam lebih banyak, melainkan memastikan hasil produksi dapat diproses, disimpan, diangkut, dan dipasarkan secara efektif.
Pembangunan pelabuhan, peningkatan konektivitas antarpulau, penyediaan armada pengangkut, perbaikan jalan menuju sentra produksi, pembangunan pusat pengolahan, serta penguatan kelembagaan petani merupakan bagian dari strategi logistik yang harus berjalan secara terpadu. Tanpa itu, peningkatan produksi tidak akan menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal.
Pengembangan sagu juga tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan dari hulu hingga hilir, mulai dari penataan kawasan produksi, penguatan sumber daya manusia, modernisasi pengolahan, hingga perluasan pasar. Sagu harus diposisikan sebagai bagian dari sistem pangan nasional, bukan hanya sebagai komoditas lokal.
Salah satu pelajaran penting dari masyarakat Tolaki adalah bahwa sagu tetap bertahan bukan karena nilai ekonominya semata, melainkan karena keterikatannya dengan budaya. Tradisi mengonsumsi Sinonggi, penggunaan anakan sagu dalam upacara perkawinan, hingga pemanfaatan hampir seluruh bagian tanaman sagu menunjukkan bahwa komoditas ini merupakan bagian dari way of life masyarakat lokal (Asis & Ma’mun, 2022).
Namun, menjaga sagu hanya sebagai simbol budaya tentu tidak cukup. Dalam situasi krisis pangan global, sagu perlu diberi ruang sebagai komoditas strategis yang mampu memperkuat diversifikasi pangan, mengurangi ketergantungan terhadap beras, dan meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah penghasil.
Saya meyakini bahwa masa depan ketahanan pangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh sawah-sawah yang kita miliki, tetapi juga oleh keberanian kita memanfaatkan kekayaan pangan lokal secara serius. Sagu adalah salah satu anugerah terbesar yang dimiliki Indonesia, terutama di wilayah timur. Potensinya sangat besar, tetapi memerlukan keberpihakan kebijakan, investasi infrastruktur, dan perbaikan sistem distribusi agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sudah saatnya kita berhenti memandang sagu sebagai pangan tradisional yang tertinggal. Sagu harus ditempatkan sebagai komoditas strategis nasional yang mampu memperkuat kedaulatan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan, dan menjadi bagian penting dari masa depan pangan Indonesia. Sebagaimana diingatkan oleh Asis dan Ma’mun (2022), kearifan masyarakat lokal dalam menjaga sagu telah lama menjadi fondasi ketahanan pangan. Yang kini dibutuhkan adalah kebijakan politik pangan yang berpihak pada petani dan pengembangan sagu secara berkelanjutan.
Agung Royani adalah mahasiswa Magister Teknik Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dengan konsentrasi Logistics and Supply Chain Management (LSCM). Ia berasal dari Maluku dan menaruh perhatian pada isu logistik kepulauan, distribusi pangan, serta pengembangan komoditas sagu sebagai pilar ketahanan pangan Indonesia. (ZM_2)

